Dalam upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap aset desa, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Yandri Susanto, melakukan audiensi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Pertemuan ini membahas isu krusial terkait adanya desa yang terancam dilelang akibat persoalan hukum dan administratif yang menimpa aset desa.
Menteri Yandri menyampaikan keprihatinan atas fenomena tersebut dan menekankan pentingnya pendampingan hukum yang kuat bagi pemerintah desa. Ia menilai bahwa Kejaksaan memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa aset desa tidak mudah digugat atau dialihkan tanpa proses hukum yang adil dan transparan.
Selain membahas isu hukum, Menteri Yandri juga secara resmi mengundang Kejaksaan Agung untuk hadir dalam peringatan Hari Desa Nasional. Acara ini dirancang sebagai momentum refleksi dan apresiasi terhadap peran desa dalam pembangunan nasional, sekaligus memperkuat sinergi antar lembaga dalam mendukung tata kelola desa yang akuntabel dan berkeadilan.
Kolaborasi antara Kemendes dan Kejaksaan Agung sebelumnya telah terjalin melalui program “Jaga Desa” yang bertujuan meningkatkan pengawasan keuangan desa secara digital dan real-time. Pertemuan ini memperluas cakupan kerja sama ke ranah perlindungan aset dan advokasi hukum bagi desa-desa yang menghadapi gugatan atau konflik agraria.
Menteri Yandri menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap upaya-upaya yang merugikan desa. Ia berharap Kejaksaan dapat menjadi mitra aktif dalam menjaga kedaulatan desa, baik dari sisi anggaran maupun aset. Dengan penguatan sinergi ini, desa diharapkan tidak hanya menjadi pusat pembangunan, tetapi juga entitas hukum yang kuat dan terlindungi.
Apakah desa Anda pernah menghadapi persoalan hukum terkait aset atau tanah? Bagikan pengalaman Anda dan mari diskusikan solusi kolaboratifnya.
Berita asli dapat diakses di situs resmi Kemendesa
Posting Komentar untuk "Mendes Yandri Temui Jaksa Agung: Bahas Desa yang Dilelang dan Undangan Hari Desa Nasional"