KABUPATEN - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp 300 ribu per bulan yang bersumber dari Dana Desa (DD) di Kabupaten Mojokerto cair. Setidaknya ada 8.139 keluarga penerima manfaat (KPM) yang menjadi sasaran. Mereka dapat Rp 900 ribu untuk jatah Januari-Maret.
Kabid Bina Pemdes DPMD Kabupaten Mojokerto, Hendra Putra Djaja T, jelang Lebaran ada ribuan warga prasejahtera di Kabupaten Mojokerto ketiban untung. Itu setelah BLT DD tahun anggaran 2025 belakangan mulai dicairkan. ''Ada 8.139 keluarga penerima manfaat yang menjadi sasaran penyaluran BLT DD tahun ini,'' ungkapnya.
Hanya saja, bantuan untuk warga miskin itu belum semua cair. Masih ada satu desa yang tercecer dalam penyaluran bantuan kepada warganya. Adalah Desa Sumbersono, Kecamatan Dlanggu. ''Tetapi secara umum penyaluran tidak ada hambatan. Tiap KPM juga menerima uang tunai sebesar Rp 900 ribu untuk jatah tiga bulan, Januari, sampai Maret,'' tandasnya.
Sesuai dengan PMK Nomor 108 Tahun 2024, porsi BLT DD tahun ini dipatok maksimal 15 persen dari pagu DD yang diterima desa. Angka ini, kata Hendra, memang lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya. ''Makanya untuk sasaran tahun ini juga menurun dari tahun sebelumnya,'' tuturnya.
Sedangkan, untuk besaran ploting dan sasarannya juga bervariatif tiap desanya disesuaikan dengan besaran DD yang diterima. ''Kalau untuk besaran bantuannya tiap KPM dijatah Rp 300 ribu per bulan, itu berlangsung selama satu tahun. Realisasi BLT DD ini sebagai langkah pemerintah melakukan penanganan kemiskinan ekstrem,'' jelas Hendra.
Selain BLT DD, dalam Permenkeu juga dijelaskan DD harus dimanfaatkan untuk sejumlah program prioritas. Di antaranya, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim. ''Macam-macam kegiatannya untuk lingkungan,'' tambahnya. Selanjutnya untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa, di dalamnya ada penanganan stunting.
Termasuk, tak kalah penting dukungan program ketahanan pangan. Ini untuk mendukung swasembada pangan di desa. Pemerintah desa sekaligus memiliki peran penting dalam pengendalian inflasi atas gejolak harga kebutuhan pokok di pasaran. ''Sesuai aturan, setiap desa wajib mengalokasikan anggaran 20 persen dari alokasi DD yang diterima,'' tandasnya. (ori/fen)
Sumber Berita: radarmojokerto.jawapos.com
Posting Komentar untuk "BLT DD di Kabupaten Mojokerto Dirapel Tiga Bulan Per KPM Dapat Rp 900 Ribu"