Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 mengatur langkah-langkah percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres ini menegaskan koordinasi lintas kementerian/lembaga, sumber pendanaan, penugasan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), standardisasi gerai, dukungan teknis, dan pengamanan untuk menjadikan koperasi desa sebagai pusat ekonomi lokal.
Penjelasan poin-poin penting Inpres No.17/2025
1. Tujuan umum Inpres
Mengefektifkan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi desa lewat percepatan pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan operasional agar koperasi dapat menampung, mengolah, dan menyalurkan hasil pertanian serta kebutuhan pokok masyarakat.
Makna praktis: memperpendek rantai pasok desa, menurunkan biaya distribusi, dan meningkatkan pendapatan desa.
Contoh: satu desa membangun gudang koperasi 1.000 m2 untuk menyimpan hasil panen sehingga petani dapat menjual bersama dan mendapatkan harga lebih stabil.
2. Penugasan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero)
PT Agrinas ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan fisik gerai dan pergudangan dengan fleksibilitas pelaksanaan melalui swakelola atau penyedia dan metode penunjukan langsung.
Makna praktis: akselerasi pembangunan karena metode pelaksanaan yang disederhanakan; namun perlu pengawasan agar tata kelola tetap transparan.
Contoh pengamanan: kepala desa menandatangani Berita Acara Serah Terima dan dokumen kontraktual yang disahkan oleh pemerintah daerah sebelum pekerjaan dimulai.
3. Koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah
Menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota diminta mengoordinasikan, menganggarkan, menyediakan lahan, mempermudah perizinan, dan mengawasi pelaksanaan.
Makna praktis: harmonisasi program agar tidak ada tumpang tindih anggaran dan proses perizinan cepat.
Contoh: bupati mengalokasikan lahan aset daerah 1.000 m2 untuk pembangunan gerai di wilayah rawan pangan.
4. Pendanaan dan fasilitasi pembiayaan
Sumber pendanaan: APBN, APBD, Dana Desa, serta fasilitasi likuiditas melalui perbankan BUMN dan Bank Syariah Indonesia dengan plafon pembiayaan hingga Rp3 miliar per unit gerai dengan tenor 6 tahun.
Makna praktis: memberikan opsi pembiayaan siap pakai sehingga pembangunan tidak terhambat oleh kekurangan likuiditas.
Contoh: koperasi desa mendapat skema pembiayaan bank syariah untuk pembangunan gudang, dibayar melalui SHU koperasi selama 6 tahun.
5. Peran kementerian teknis dan regulator
- Menteri Koperasi: pendampingan kelembagaan, pengaturan standar gerai, dan kemitraan kontraktual atas nama desa setelah persetujuan teknis.
- Menteri Desa: kebijakan penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pengaturan imbal jasa SHU minimal 20% untuk pembangunan desa.
- Menteri Keuangan: fasilitasi alokasi anggaran dan penyaluran DAU/DBH/Dana Desa sesuai aturan.
- Menteri PUPR: dukungan teknis rancangan dan teknologi konstruksi.
- Menteri Pertahanan: dukungan pengamanan di wilayah rawan.
- Menteri Kelautan dan Perikanan: dukungan teknis untuk kampung nelayan dan pembudi daya.
Makna praktis: pembagian peran memastikan aspek regulasi, teknis, anggaran, dan keamanan terpenuhi.
Contoh: Kebijakan penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pengaturan imbal jasa SHU minimal 20% untuk pembangunan desa.
6. Pengawasan hukum dan pengadaan
Jaksa Agung diminta memberikan pendampingan hukum perdata dan tata usaha negara; LKPP memberi pedoman pengadaan barang/jasa; BUMN regulator mengoordinasikan PT Agrinas agar tata kelola BUMN tetap sesuai ketentuan.
Makna praktis: mitigasi risiko hukum dan korupsi, mempercepat proses pengadaan dengan kepatuhan regulasi.
Contoh: tim legal kejaksaan menyusun kontrak baku untuk melindungi aset desa dari klaim pihak ketiga.
7. Standar lahan dan perizinan
Gubernur/Bupati/Wali Kota diinstruksikan menyediakan lahan minimal 1.000 m2 atau menyesuaikan kondisi lokal, serta mempercepat perizinan dan penyelesaian konflik pertanahan.
Makna praktis: menyiapkan lokasi fisik yang layak untuk gerai dan gudang agar operasi berjalan optimal.
Contoh: pemerintah kabupaten menyiapkan lahan bekas pasar desa seluas 1.200 m2 untuk gerai koperasi.
8. Pemantauan, pelaporan, dan akuntabilitas
Semua pihak wajib melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berkala kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan. Pelaksanaan harus menjaga tata kelola yang baik.
Makna praktis: transparansi realisasi anggaran dan kemajuan fisik mencegah penyimpangan.
Contoh: laporan triwulan berisi progres pembangunan, serapan anggaran, dan isu hukum dikirim ke Kemenko Pangan.
Dampak utama bagi perangkat desa dan pengelola koperasi
- Akses pembiayaan lebih mudah untuk pembangunan infrastruktur ekonomi desa.
- Koperasi mendapatkan standar operasional dan fasilitas pergudangan sehingga bisa bersaing.
- Percepatan perizinan dan alokasi lahan mengurangi hambatan administratif.
- Perlunya penguatan kapasitas manajerial Koperasi Merah Putih agar bisa mengelola aset dan pembiayaan.
Contoh tindakan yang bisa dilakukan perangkat desa: menyusun proposal lokasi gerai, memverifikasi status tanah, dan menyiapkan Rencana Anggaran Biaya sederhana untuk diajukan ke PT Agrinas atau bank penyalur.
regulasi dapat di lihat pada link berikut ini : Inpres 17 2025
Posting Komentar untuk "Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025"